HUKUM

Lapor Pak Kapolda”,Maraknya Galian C ilegal Diwilayah Hukum Polsek Tenayan Raya

 

TenayanRaya,Jumat 28/06/24 gerbangdesanews.com-Diduga sudah mendapatkan kue Polsek Tenayan Raya tutup mata dengan adanya Aktivitas Galian C yang sudah jelas merusak alam,dan mengotori jalan Budi Bakti sehingga mengakibatkan ketidak nyamanan bagi penduduk kampung dan mayarakat yang ada disekitar pinggir jalan Budi Bakti akibat banyak nya debu,

 

Bos saya Pak Ariadi Bang,kami baru buka satu hari ini tapi Bos saya sudah telepon semalam sama Kanit Polsek Tenayan Raya.sekarang Bos saya tidak bisa diganggu karna Bos berangkat umroh Kemekkah ucap salah satu perempuan yang bekerja sebagai cekker.apakah karna ada telepon dari Bos mavia kuari

Sampai sampai APH lupa akan tugas nya sebagai penegak hukum?

 

Kami para jurnalis yang sebagai sosial kontrol merasa heran,pada saat impestigasi di lapangan Jumat/28/2024 seakan akan pelaku galian c merasa kebal terhadap hukum

 

Bahkan, jurnalis yang hendak melakukan kegiatan jurnalistikpun mereka tidak di hiraukanlagi.Di duga Karna para pelaku galian merasa sudah adanya kordinasi sama APH.

Suara masyarakat tidak lagi didengar, lahan-lahan masyarakat bisa di ruksaknya abrasipun tidak mereka hiraukan, Meskipun mudarat ketimbang manfaat lebih besar mudaratnya, akan tetapi aktifitas ini tumbuh subur.dan sejah tetera tidak menghiraukan dampak dari pengrusakan lahan tersebut sangat lah miris,,

 

Kenapa tidak, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang mereka gunakan untuk alat berat mereka juga ambil secara ilegal di SPBU. Tidak sedikit kerugian negara atas aktifitas pertambangan ilegal ini. Mereka akan pergi begitu saja saat hasil alam sudah habis mereka kuras.

 

Hingga saat ini belum ada terlihat tindakan APH maupun instansi pemerintah lainya yang bisa menghentikan aktivitas galia C yang ilegal ini,padahal galian C yang ilegal ini tidak jauh dari kantor Polsek Tenayan Raya.

 

Padahal aktifitas ilegal mining sudah jelas Pasalnya, 158 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba. Pasal 158 mengatur ‘Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

Kemudian, Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3 miliar dan paling banyak Rp.10 miliar.

 

Banyak sekali pasal -pasal untuk menjerat dan menghentikan aktifitas pertambangan ini. Namun realita yang ada Direktorat Penegakkan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tutup mata, begitu juga dengan pihak Aparat Penagak Hukum (APH).

Begitu juga dengan Kepala Desa, Bupati, Gubernur bahkan hingga presiden pun dinilai tidak serius menyelamatkan alam ini.

 

Mau jadi apa negri lancangkuning kita ini klu APH Nya semuah tutup mata demi sepotong kue yang di berikan oleh pelaku kejahatan alam,mungkin hanya alam lah yang bisa menghentikan Aktipitas Ter sebut,apakah

Entahlah, hanya Allah SWT lah nampaknya memberikan hukuman baru membuka hati semua pihak. Seperti glodo, sunami atau banjir besar memakan korban baru sadar bahwa alam tidak baik baik saja dan tidak bersahabat.tutupnya.

 

Red: tim pencinta alam

Loading

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button