Uncategorized

EN Bidan Desa Simpang Berstatus PNS Jadi Istri Kedua, Diduga Sengaja Telah Langgar PP Nomor 45 Tahun 1990

BANTARKALONG-KABUPATEN TASIKMALAYA || gerbadesanews.com- Sungguh ironis bidan desa yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya diduga dengan sengaja melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan sanksi disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tanpa hak pensiun.

Wanita yang di bulan September 2024 nanti genap berusia 37 Tahun berinisial EN warga Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya diduga kuat menjadi istri kedua, salah satu mantan Kades di kecamatan Bantarkalong kurang lebih 7 tahun, itu berarti Bidan tersebut nikah sirih saat usia masih 30 tahun, dan anehnya tidak ada teguran dari dinas terkait maupun BKPLD Kab.Tasikmalaya seakan tutup mata.

Saat awak media hendak melakukan konfirmasi pada hari Rabu 24 Januari 2024 kepada EN melalui pesan WhatsApp, EN terkesan menghindar dan tidak menjawab saat awak media bertanya, terkait dugaan pernikahannya dengan AS, bahkan saat ditelpon pun tidak mau mengangkat nya.

Padahal Awak media berhasil mendapatkan bukti berupa selembar surat keterangan pernikahan agama yang populer dengan sebutan “Nikah Sirih” antara EN dengan AS yang dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Januari 2016, di wilayah Kecamatan Indihiang, bertuliskan diatasnya “Surat Keterangan Wali” dan dibawahnya terdapat tanda tangan para pihak termasuk saksi bermaterai cukup.

Usai menjawab salam dari awak media melalui pesan WhatsApp, EN tidak menjawab lagi ketika disinggung pernikahannya sirihnya tersebut.

Upaya awak media membuahkan hasil, suaminya EN sudah mengakui pernikahan AS dengan EN yang dilaksanakan pada Tahun 2016 silam.

Dengan demikian EN telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990, Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana pada Pasal 4 Ayat (2) dinyatakan bahwa “Wanita PNS dilarang menjadi istri kedua/ketiga/dan atau keempat, baik dari laki-laki PNS maupun laki-laki bukan PNS”.

Atas perbuatannya tersebut maka seharusnya EN dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat dari PNS tanpa hak pensiun.

Ketentuan pemberian sanksi tersebut juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990, yakni pada Pasal 15 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Wanita yang melanggar Pasal 4 Ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin berupa diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS.

Dalam waktu dekat awak media berencana akan menemui Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tasikmalaya untuk menindaklanjuti pelanggaran yang diduga sengaja dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Bidan Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, karena selama kurun waktu 7 tahun ini nyaris tidak ada tindakan ataupun teguran disiplin dari instansi tersebut.

Saat awak media menghubungi Kapus melalui telpon selulernya, beliau mengaku tidak tahu menahu tentang hal itu karena urusan pribadi Bu Bidan dan Suaminya. Bahkan Bu bidan bilang pasrah mau diviralkan maupun mau dipecat dari PNS, seraya menyampaikan pembicaraan dengan bidan tersebut saat dipanggil pagi tadi di ruang kerja beliau, dan Kapus juga sudah melakukan pembinaan terhadap Bu bidan melalui kasubag pungkasnya saat dihubungi oleh media.

Sampai berita ini diterbitkan, EN tidak bisa dihubungi bahkan melalui pesan washap pun hanya di baca saja tidak dibalas nya. Apalagi sampai memberikan keterangan terkait pernikahan sirihnya yang menjadi istri kedua, telepon dan chat awak media tidak dijawab. (Team@investigasi/Rocky).

Loading

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button