PURWAKARTA | Gerbangdesanews.com – Beredar dan terselubung Vidio kurang lebih beberapa detik pertemuan Anggota DPRD RI Deei Mulyadi dengan sejumlah Kades di hotel plaza viral. Apakah terkait branding ambulan atau ada tujuan dan rencana lain antara Dedi Mulyadi dan para kades.
Menanggapi pertemuan beberapa Kades dengan Wakil Ketua Komisi IV Anggota DPR RI, pada tanggal 30 September 2022 jam. 19. 41 WIB. pengamat Kebijakan Publik.Agus M. yasin menduga ada sesuatu hal, dan bukan sekedar ngumpul biasa. Karena kalau tidak ada yang penting, mengapa harus di hotel berbintang ?
“Ya, kebebasan berkumpul adalah hak seseorang untuk berkumpul dengan orang atau kelompok lain dan mengemukakan, menyampaikan gagasan, dan mempertahankan pendapat atau gagasan itu sendiri. Kebebasan berkumpul diakui sebagai hak asasi manusia yang berkenaan dengan hak sipil dan politik.
Tetapi kalau dicermati keseriusan berkumpulnya, bukan hal mustahil diduga ada pengarahan khusus jika melihat bahasa tubuhnya.”Kata Agus M. Yasin. Senin (3/10).
Menurut Agus M. yasin,Terlepas dari apapun alasannya, jika ternyata terkait kepentingan politik. Maka harus hati-hati, karena larangan buat Kepala Desa jelas, yakni berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik ,dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
“Lalu kalau menyangkut untuk sesuatu yang di luar kewajaran terhadap pemangku kebijakan, sepatutnya Kepala Desa harus taat pada etika dan tidak boleh menjalankan dua perintah yang satu sama lain bersinggungan.”Ungkapnya.
Dikatakan Agus M. Yasin, apabila ada yang berlaku tidak loyal dan atau pencideraan etika terhadap Bupati, maka hal itu tidak perlu dotolelir lagi, apalagi kecenderungannya lebih nurut kepada pihak eksternal yang mempengaruhinya dibanding terhadap Bupatinya.
“Oleh karena itu, agar tidak terjadi prilaku yang diduga mengarah pada unsur perbuatan tidak menyenangkan, seperti pencopotan gambar bupati pada kendaraan Ambulance atau bentuk lainnya. Maka Bupati segera melakukan pembinaan kepada para Kepala Desa, serta memberi sanksi tegas jika ada yang membandel.”Tegasnya.
“Tidak kalah pentingnya, dengan seringnya Kepala Desa digiring dalam pertemuan-pertemuan yang terkesan politis. Itu juga harus diminta kehelasannya.”Pungkasnya.
Red
