Desa

Lagi- Lagi ditemukan, 2 Proyek Aspirasi Dewan di Desa Babakan Peteuy Tanpa dilengkapi Papan Informasi

Tidak Ada Papan Informasi diduga hal Lumrah yang Biasa Dilakukan Pelaksana

Bandung, gerbangdesanews.com– Dua  pengerjaan Proyek TPT di 2 lokasi yang berbeda di Rw7 dan Rw 9 yang anggarannya pengerjaan melalui Aspirasi Dewan(E-pokir) DPRD kabupaten Bandung.

Proyek TPT dari Aspirasi Anggota Dewan PDIP Moch Luthfi Hafiyyan, dan Anggota Dewan dari partai PKB Acep Ana yang dikerjakan pihak ke 3, berlokasi di Rw 7 jalan Dengkeng dan dari Anggota PDIP berlokasi di Komplek Perumahan Griya Inti RT 5 RW 9  Desa Babakan Peteuy, kecamatan Cicalengka, kabupaten Bandung.Kedua-duanya sama,  pada saat awal melaksanakan pekerjaan sampai sudah menjelang beberapa hari, tidak juga dipasang papan Informasi kegiatan.

Diduga dalam Realisasi pelaksanaan pekerjaan dinilai tidak transfaransi seperti tertuang dalam KIP No. 14.tahun 2008.Serta Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Seperti terlihat dilokasi pada saat beberapa awak media Online dan LSM datang kelokasi pada Senin 1 Agustus 2022, tidak menemukan papan Informasi kegiatan dilokasi pengerjaan sebagai mana mestinya proyek yang di biayai pemerintah.

Dalam hal ini disinyalir pelaksana labrak aturan yang ditentukan Dinas terkait, pasalnya dalam pekerjaan tersebut seperti dikatakan warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kegiatan yang enggan disebutkan namanya mengatakan,” sudah 3 hari pekerjaan ini berjalan dari awal tanpa memasang papan informasi, yang seharusnya sebelum pelaksanaan harus dipasang, ini untuk memudahkan warga dalam ikut mengawasi kegiatan tersebut,

“Bahkan kami merasa ada yang aneh karena tidak tau  berapa anggarannya dan panjang Volume nya, jelasnya.

Bahkan berdasarkan keterangan dari Informasi Salah satu perangkat desa mengatakan pada sebelumnya tidak mengetahui ada kegiatan tersebut, nilai pagunya pun tidak tau, katanya.

Seharusnya pihak pelaksana lebih paham karena anggaran yang digunakan adalah anggaran Pemerintah yang harus ada lembaran pertanggung jawaban, ini harus ada tindakan tegas bagi siapa saja pelaksana yang labrak aturan dan harus di beri sangsi, jangan seolah terkesan ada pembiaran serta lalai dalam pengawasan oleh pihak PUTR wilayah(korwil).Sampai berita ini ditayangkan kami belum mendapatkan tanggapan resmi dari pihak pelaksana CV yang di lapangan.

Loading

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button