HUKUM

Ketua DPP PPRI Ikin Roki’in, Minta Kemensos Tangani Secara Serius, Terkait Raibnya Bantuan PKH 8 KPM di Kecamatan Cimanggung

Carut Marut Bantuan PKH yang diDuga Ada Penyelewengan

Bandung,gerbangdesanews.com- Dilansir dari puncaknews.com – Permasalahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dipegang oleh ketua kelompok serta hilangnya dana Bantuan Sosial (Bansos) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 2 tahun di Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independent (DPP PPRI) Indonesia.

Mengingat, raibnya Bansos tersebut lantaran diduga telah dicairkan secara kolektif oleh oknum ketua kelompok yang ada di Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

Adanya masalah tersebut, Ketua Umum DPP PPRI Indonesia, Ikin Roki’in bersama sejumlah awak media melakukan pertemuan dengan Kabid Kesra & Jamsos ex officio, Ketua PPKH Kabupaten Sumedang, Kordinator PKH Sumedang dan Pendamping PKH Desa Sindangpakuon.

Namun, hasil dari pertemuan itu, belum membuahkan hasil yang signifikan. Karena,
Kabid Kesejahteraan Rakyat dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumedang terkesan menutupi kasus ini.
Dimana, pihak Kabid Kesra beralasan kalau KPM tidak mempermasalahkan lagi dan sudah membuat pernyataan dengan pendamping PKH Desa Sindangpakuon.

Meski demikian, kepada awak media Kabid Kesra & Jamsos, PPKH Kabupaten Sumedang akan menindak tegas dan tidak akan melindungi jika terbukti adanya SDM PKH Kabupaten Sumedang yang melakukan penyelewengan Dana Bansos PKH.

Sementara, hasil penelusuran dari KPM di lapangan menerangkan sejauh ini belum ada pihak PPKH Kabupaten Sumedang yang datang ke KPM. Kecuali jika pendamping dan ketua kelompok benar mendatanginya mengundang agar para KPM hadir di desa. Hal inipun jelas sangat jauh dari pernyataan yang disampaikan pihak terkait.

Terlebih, saat hadir di desa para KPM dipaksa untuk mengikuti keinginan pendamping menandatangani surat pernyataan dengan alasan dijanjikan bakal dibantu proses pencairan dana Bansos berikutnya.

“Kami bingung, padahan keinginan kami sederhana tolong berikan hak kami selama 2 tahun ini dan mengakui serta menyadari bahwa tindakan tersebut salah. Tapi sepertinya tidak ada sedikitpun niat baik dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya,” keluh salah seorang KPM yang enggan ditulis namanya saat ditemui awak media.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum DPP PPRI Ikin Roki’in didampingi beberapa wartawan online mendatangi kantor Kemensos RI di Jakarta, pada Rabu (8/6/2022).

“Kami hanya menyampaikan kepada Kemensos atas kasus raibnya dana Bansos PKH di Kabupaten Sumedang yang selama 2 tahun tidak diterima KPM. Tapi kami diarahkan oleh Staff Humas Kemensos RI untuk membuat laporan pengaduan ke situs resmi lapor.go.id atau melaporkannya ke kepolisian jika sudah ada unsur tindak pidana korupsi,” ungkap Ikin.

Sebagai pemerhati sosial, Ikin pun menyoroti permasalahan ini dengan serius. Pasalnya, raibnya dana Bansos PKH di Desa Sindangpakuon merupakan suatu tindakan tidak dapat didiamkan begitu saja.
Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, dalam hal ini Ketua PPKH Kabupaten Sumedang seharusnya memberikan tindakan tegas atau sangsi terhadap SDM yang telah mencairkan dan menyelewengkan hak para KPM.

“Bagi kami ini sudah sangat jelas ada unsur tindakan pidana korupsi. Dan kami berharap pihak APH dan Kementerian sosial turun tangan agar permasalahan tersebut dapat diproses secara hukum supaya tidak terjadi lagi di daerah lainnya, serta memberikan efek jera bagi para pelakunya,” tegasnya

Loading

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button