HUKUM

KPM PKH Meradang, Pendamping Desa Datang Hanya Minta Maaf Tanpa Ada Penyelesaian Haknya Selama 2 Tahun Dicairkan Oknum

Kpm Berharap Hak nya diterima dan bukan Permintaan Maaf Saja Belum Cukup kami Perlu Bukti Bukan Janji

 

Sumedang,Gerbangdesanews.com-Setelah beberapa hari bergulir secara persuasif kekeluargaan dengan mengadakan pertemuan antara KPM dan pendamping desa serta ketua kelompok di Aula Desa dan di rumah ketua Rw 4 Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

KPM yang dinyatakan bukan lagi sebagai penerima bansos dan dikatakan Zonk oleh ketua kelompok juga pendamping desa, yang selama Dua tahun tidak pernah mendapatkan hak nya sebagai penerima manfaat keluarga harapan(pkh) kini meradang tak ada kepastian mengenai hak nya yang dicairkan oleh oknum entah siapa. Sontak saja KPM merasa kaget setelah didatangi Babinsa dan  Binmas serta kadus pada kamis siang di kediaman rumah Mimi. Ironisnya kedatangan mereka hanya menyampaikan permohonan  maaf atas nama pendamping lama yang bernama Mia kini menjadi pendamping di Desa Sawah Dadap.Kamis(25/5/2022).

Padahal menurut aturan dan janji dari Dinas Sosial baik melalui kabid, korkab Sony  dan ketua kader Dudi didepan para pendamping baik Budi maupun Mia pada saat konfirmasi di Dinsos, mengatakan dengan jelas, bahwa permasalahan ini harus Segera diselesaikan dan cari di bawah siapa yang mencairkan  hak Kpm melalui Brilink., tegas kabid.

Tapi dengan data yang ada dari hasil Print Out BRI dinyatakan pendamping yang bernama Budi ada MIS, padahal jelas- jelas pihak CS BRI mengatakan kepada Kpm ini ada transaksi masuk dan ada debet penarikan hanya selang beberapa hari waktu saja. Menurut Informasi KPM, hal tersebut menunjukan ada dugaan kuat banyak Oknum yang terlibat didalamnya, dengan berbagai alasan yang dilontarkan Budi dan Mia serta ketua kelompok yang bernama Nina kepada pihak muspika didepan kpm pada saat  musyawarah di aula desa,

Dikira 8 KPM ketika musyawarah didesa akan ada pengembalian dan menerima haknya, ternyata hanya melakukan pembelaan terhadap pendamping dan ketua kelompok saja. Apalagi kemarin ujug-ujug ada permintaan maaf dan menjanjikan bahwa tahun depan memastikan cair, jelas salah satu KPM.

Padahal  kami Kpm hanya meminta hak nya kami yang sudah dicairkan untuk dikembalikan, bukan permohonan maaf dan tugas pendamping mencari tau siapa yang mencairkan. sudah jelas dari awal bahwa KKS dipegang ketua kelompok dan Kpm tidak pernah pegang KKS sama sekali setiap kalin pencairan.

Seperti halnya yang di katakan Nana saat ditanyakan tentang kedatangan Binmas dan Babinsa serta kadus.  Nana menjelaskan bahwa mereka hanya menyampaikan permohonan maaf atas nama Mia padahal sekarang dia bukan lagi pendamping desa sindangpakuon sudah dipindahkan kesawah dadap, kenapa sewot dan masih terlibat, Ketika sekarang ada yang membantu meluruskan, aneh ,ucap Nana,

“Kami juga heran ujung- ujungnya minta maaf tanpa ada penyelesaian menyangkut hak kami, jadi bingung, Siapa yang memakan hak kami, jelas Nana.

Sampai  berita ini ditayangkan belum ada informasi berita acara penyelesaian yang mengatakan hak Kpm akan dikembalikan malah minta maaf yang keluar,,

Kurangnya keseriusan pihak terkait menyikapi kasus ini menjadi tidak adanya ketegasan dan ketransfaranan informasi publik yang sangat berbenturan dengan aturan kementrian sosial No. 02/Pasal 10 huruf g, huruf h, huruf I, huruf j dan huruf k Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 02/3/KP.05.03/10/2020 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta melanggar ketentuan UU TIPIKOR, oldimana isi Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Ancaman hukuman maksimal yang diatur pada pasal itu adalah 20 tahun penjara atau seumur hidup.

(1) Setiap orang dengan secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sampai berita ini ditayangkan belum ada konprensi pers atau hak koreksi dan hak jawab dari terduga oknum yang terlibat dalam pengambilan hak KPM selama 2 tahun. Begitupun dengan pihak dinsos saat dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan masih menuggu jawaban dari pendamping desa, sudah di wa tapi belom menjawabnya.

Loading

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button