Desa

Oknum kader Ketua Kelompok PKH, Rampas dan Cairkan 8 ATM KPM, Secara Diam -Diam

8 dari 4 Warga Penerima PKH Desa Sindangpakuon keluhkan ATM yang Sudah 2 Tahun Tak Kunjung Cair

Sumedang,wartadesanews.com- Di beritakan pada tahun – tahun sebelumnya banyak berita bermunculan di publik terkait adanya indikasi penyelewengan bantuan PKH oleh pendamping yang terjadi belakangan ini diluar jawa barat.

Seperti  pemerintah dalam Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Parakanmuncang Rw 4, Desa Sindang Pakuon,  Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mendapat sorotan publik, pasalnya kartu kesejahteraan sosial (KKS) PKH yang seharusnya dipegang penerima bantuan, justru  malah dipegang oleh ketua yang kelompok (kader) yang bekerja sama dengan Brilink sehingga rawan mudahnya terjadi penyelewengan.Kamis (17/5/2022).

Hal tersebut benar terjadi diwilayah Desa Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dengan adanya beberapa aduan warga penerima manfaat EN, HJ dan MM serta TN yang mengadukan perihal adanya kejanggalan pada saat pencairan PKH yang diterimanya sejak tahun 2020, tidak pernah cair kata MM, HJ, EN serta TS dengan alasan sudah tidak aktif dan dinyatakan “ZONK” setiap dilakukan pengecekan yang dilakukan ketua kelompok,

Lanjut HJ karena kartu ATM kami dari awal di pegang oleh ketua kelompok, jadi saat dia cek di Brilink ketua lah yang tau jumlah keluar masuknya uang KPM, jelas EN dan HJ.

Dari beberapa sumber penerima PKH pun yang kami tanyakan tentang ada tidaknya bayar jasa, dari salah seorang KPM sebut saja RH mengungkapkan, setiap ada pencairan bantuan ketua kelompok selalu minta jatah atau  upeti dengan alasan jasa selaku ketua  pemegang kartu yang mengurus segala keperluan dan kekurangan administratif penerima manfaat bersama,

Dengan berbagai alasan untuk keperluan lain – lain, setiap kali pencairan dan permintaan upeti itu berpariatif sesuai besar kecilnya pencairan, bahkan yang aneh menurut RH setiap kisaran anggaran yang diterima jadi tidak full dari bantuan yang diterima, ungkap RH.

Untuk mencari kebenaran perihal tersebut dan mengetahui agar benar tidaknya adanya pencairan dana yang masuk ke ATM kpm, maka ketika mengecek ke BRI cabang Cimanggung, ternyata data transaksi masuk kerekening Kpm dan ada Debet penarikan yang dilakukan orang tertentu, hanya beda waktu hari saja antara tanggal masuk dan penarikan.

Bahkan menurut CS BRI ada bukti transfer uang masuk dan debet, serta ada salah satu bukti transaksi Brilink yang mentransfer saldo yang ada di kartu ATM atas nama TS (kpm) ke seseorang atas nama Taufik Budiman.

” Dengan bukti adanya Print Out rekening koran dari BRI ini, menjadikan dasar alat bukti cukup kuat adanya dugaan penyelewangan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang bekerja sama dengan Brilink, ini jelas berbenturan dengan aturan kementrian sosial No. 02/Pasal 10 huruf g, huruf h, huruf I, huruf j dan huruf k Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 02/3/KP.05.03/10/2020 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta melanggar ketentuan UU TIPIKOR, oldimana isi Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Ancaman hukuman maksimal yang diatur pada pasal itu adalah 20 tahun penjara atau seumur hidup.

(1) Setiap orang dengan secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

” Ironisnya kondisi Kartu ATM dipegang ketua kelompok berlangsung sejak penerima bantuan dinyatakan sebagai anggota PKH. Dengan alasan untuk pengamanan kartu serta mempermudah akses ketika pencairan di Brilink agar tidak terjadi antrian itupun atas kesepakatan, seperti keterangan Budi kader PKH Desa saat di konfirmasi perihal tersebut, pada Rabu 11 Mei 2022 di balai desa sindangpakuon.

Bahkan budi mengatakan terkait ATM yang dipegang ketua kelompok itu sudah dirapatkan dan hasil kesepakatan antara KPM dan Ketua serta pendamping bahkan kata budi PIN ATM pun di samakan karena untuk mempermudah pencairan, Budi juga mengatakan  masalah ini sudah kami adukan kepada korcam serta korcab agar KPM yang bermasalah segera dapatkan mencairkan bantuan lagi, jelas Budi.

Ibarat sudah menjadi kebiasan, kejadian ini hi ngga berlarut – larut hingga 2 tahun 3 kpm tidak pernah menerima bantuan dan mencairkan PKH, mulai dari tahun 2020 hingga 2022.Sungguh miris, ini seperti seolah ada pembiaran dan diduga ada kesengajaan yang terkesan teroganisir,  dimana tidak sesuai dengan ketentuan UU yang diberlakukan kementrian, perlu ada tindakan tegas dari Pihak berwenang (APH) serta sangsi hukum sesuai ketentuan UU yang diberlakukan, dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang,  kartu ATM  yang di tahan dan dicairkan oleh oknum tanpa sepengetahuan penerima, agar bisa memberi efek jera kepada para oknum yang hanya mementingkan keperluan pribadi supaya tidak terjadi lagi di wilayah- wilayah lainya.

Loading

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button