HUKUM
Trending

LSM GMBI Desak Kementrian LHK Tindak Tegas PT ICHII Yang Diduga Tidak Mengantongi Pengelolaan Limbah B3 Maupun Non B3

KARAWANG || wartadesanews.com  Dugaan terhadap PT ICHII Karawang membuat Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) agak sibuk pasalnya ada beberapa tuntutan baik dari masyarakat maupun LSM GMBI, menuntut untuk  menindak tegas bagi perusahaan Yang tidak mengantongi ijin limbah B3 ataupun nonB3.

Tidak kita bisa pungkiri memang secara aturan, setiap perusahaan yang melakukan Dumping (Pembuangan) limbah B3 merupakan pelanggaran berat. Bahkan bisa di ancaman pidana maupun penutupan pabrik. Karena semua jenis baik pembuangan, penempatan, pemanfaatan harus memiliki izin.” Apa dia punya izin. Tidak ada. Paling ya penyimpanan sementara. Itu juga belum punya,” terang salah satu pejabat teras yang tidak mau disebut namanya.

Masih menurut salah satu pejabat teras, bahwa dalam Bab X soal Dumping (Pembuangan) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pasal 175 disebutkan, setiap orang dilarang melakukan Dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin dari kementrian.

Sepwrti kita ketahui bersama dalam pasal 104 disebutkan setiap orang yang melakukan Dumping limbah dan /atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3 Miliar. Ini sangat jelas tertulis dalam aturan pemerintah dan UU.

Bahkan setelah adanya pengaduan masyarakat dan lembaga sosial masyarakat telah menemukan data akurat terkait perusahaan yang tidak mengantongi ijin, salah satunya PT ICHII yang berada di kawasan KIIC.

Sampai berita ini diturunkan pihak KLHK belum bisa memberikan pernyataan resmi terkait perijinan salah satu perusahaan Yang berada dikawasan KIIC Karawang ini. Keberadaan perusahaan PT. Ichii Industrial Indonesia ini sempat viral dan menjadi pemberitaan nasional terkait kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh gabungan ormas, dan menelan korban meninggal dari ormas yang berseteru.

Tepatnya tanggal 24 November 2021yang lau saat aksi gerakan moral dilakukan oleh LSM GMBI dan 5 organ Taktis dan forum masyarakat Karawang bersatu didepan pabrik PT Ichii. Pada Aksi damai tersebut LSM GMBI mempertanyakan kepada PT. Ichii perihal surat perjanjian kerjasama dan sampai saat ini masih belom ada solusi untuk penyelesaiannya.

Adapun menurut keterangan Ayi Kepala Seksi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Karawang, Sampai saat ini keberadaan PT Cahya Kusuma dan PT Anisa Jaya Utama dalam hal perijinan pengelolaan Limbah, pihaknya menurut Ayi belum mengetahui perijinannya sampai saat ini.

Masih menurut Ayi bahwa, untuk perijinan pun saat ini setelah adanya undang undang Cipta Kerja, maka perijinan pun langsung ke pusat Kementerian Lingkungan Hidup atas Kehutanan.” Dan untuk menanyakan perihal perijinan tidak sembarangan hanya dinas terkait dan KLHK, semenjak undang-undang cipta kerja diberlakukan.” Ungkap Ayi saat di temui di ruangannya.

Dintempat berbeda kuasa hukum PT ICHII Ibnu Aqhiat S.H,.dalam wawancara via telepon seluler mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan informasi tentang ijin terkait limba B3 ataupun nonB3. Menurutnya itu sudah masuk ranah internal perusahaan dan silakan saja untuk mengetahuinya lewat pengadilan. ” Kami tidak akan memberikan informasi tentang perijinan Karena itu sudah masuk ranah internal kami, silakan saja gugat kami di pengadilan,” terang kuasa hukum PT ICHII kepada awak media saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Loading

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button