Desa

Wakil Forum Jabadar Soroti Mangkraknya Pembangunan Kantor Bumdes Desa Dampit: Ada Apa???

Bandung,Wartadesanews.Com-Menyoroti beberapa tayangan berita dimedia online dan Cetak dengan adanya bangungan gedung bumdes milik Desa Dampit.Kec Cicalengka,Kab Bandung pada bulan lalu yang belum kunjung diselesaikan.

Yang dianggap melanggar ketenntuan atau peruntukannya menurut beberapa sumber media dengan melintasi bahu jalan kabupaten yang dianggap melanggar dan menimbulkan tanda tanya banyak pihak.

Dari hal segi perencanaan serta perijinan pembangunan gedung bumdes Desa Dampit dengan nialai Pagu anggaran Yang mencapai 441.281.400.00 bersumber dari DD tahun 2020,ini sangat pantastis.(Sabtu 23/72021)

Bukan masalah anggran tapi dari segi bangunan,disini ada hal yang menarik dan unik yang kami lihat dengan kokoh berdirinya rencana buat kantor bumdes.Karena jalan yang menuju kantor bumdes selebar 6 m lebih dengan panjang 10m lebih dari depan kantor Desa yang melintasi di atas jalur Jalan kabupaten, Yang rencananya akan dicor menutupi badan.

kami pernah menginformasikan kegiatan hal tersebut lewat watshap kepada kepala Upt kec.cicalengka,Deni menjelaskan ada beberapa tahapan ijin yang harus ditempuh, bahkan pihaknya belum mendapat tembusan dari awal terkait kegiatan pembangunan tersebut dari kades dampit.(23/07)

Kami mencoba menanyakan kepihak kepala Desa apakah segala sesuatu terkait ijin bangunan diatas jalan yang jelas-jelas diatas pasilitas umum sudah dipertimbangkan dengan dampak negatipnya atas dasar apa dan siapa yang memberikan ijinnya.

“Tidak sembarangan bisa mendirikan bangunan diatas pasilitas umum(jalan) intinya tidak boleh,kalaupun boleh atas dasar apa, dimana dasar pertimbangannya sehingga muncul ijin tersebut.ujar deni

Dan kami pun pernah mengonfirmasi dan menanyakan kepihak PUPR provinsi menanyakan hal keberadaan bangunan bumdes yang mencolok dan megah berdiri kokoh mengolongi jalan kabupaten.

Rz menyampaikan,itu aturan ada di Dinas Pupr Kabupaten dan Dinas terkait lainnya yang mengijinkan tapi dasar pertimbangannya harus ada dan ijinnya pun dari awal harus ditempuh.terang rz

Dan tim kami tidak surut sampai disana untuk memperjelas ijin bangunagn tersebut, kami pernah menanyakan pula ke salah satu anggota Bpd desa dampit (AP),ia menjawab baru rekomendasi kepala desa mengenai ijin, kades yang lebih tau semuanya.

“Ap juga menambahkan kalaupun tidak boleh dan tidak diijinkan,sayangkan pak kalau dibongkar lagi nanti dianggapnya.menghambur-hamburkan uang negara lagi,anggaran nya sudah habis banyak.ungkapnya

Tim pun kembali mencoba menanyakan  langsung kepihak kepala Desa atas dasar apa sampai membangun melintasi jalan,apakah sangat penting atau terbatas lahan,memang segala sesuatunya sudah dipertimbangkan bila terjadi hal dampak negatif(buruk)nya sudah dikaji ulang akan dampaknya nanti,
NG kepala Desa sekaligus ketua Apdesi kecamatan Saat dihubungi lewat pesan watshapp, untuk mencoba mengkonfirmasi baik oleh rekan sesama media bahkan pimpinan kami sekali pun tidak pernah memberi jawaban.

Sampai berita ini ditayangkan beberapa TIDAK ADA JAWABAN ??? yang memuaskan sama sekali tentang ijin berdirinya bangunan tersebut.

Begitu pula, sekcam pun sama ketika di konfirmasi lewat pesan watshapp, belum bahkan sama sekali tidak merespon pesan kami seolah pura pura tidak tau.

Dan ada keterangan menarik dari salah satu media yang ada hubungan dekat dengan NU salah satu awak media Cetak waktu mengonfirmasi kegiatan pembangunan tersebut kepada kades,tututr Nu kepala Desa mengakui bahwa pembangunan tersebut menyalahi aturan tapi dia berharap ada kebijakan dinas tertentu seiring sudah setengahnnya terbangun
Sayang kalau dipugar kembali.ungkap Nu

“Yang jadi pertanyaan kemana sisa anggaran dari sejumlah pagu yang telah diterapkan???
Jelas disini diduga ada pembiaran hal tersebut yang sudah tidak sesuai dan bertabrakan dengan Perda No.15 tahun 2015 tentang Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban umum penegakan Pol pp.

Serta bertentangan dengan Ruang atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 … bangunan baik di bawah maupun di atas tanah negara.Dan tidak sesuai dengan lembaran Uu;
TINDAK PIDANA PELANGGARAN FUNGSI JALAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Dan sampai berita ini ditayangkan tak satu pun pihak terkait yang dihubungi bisa memberi jawaban atas ijin atau pun rekomendasi yang mengesahkan bangunan melintasi jalan (pasilitas)umum tersebut.Dan bisa saja dengan kesalahan-kesalahan yang ada menjadi pemanfaatan oknum-oknum tertentu yang menjadi santapan empuk bagi mereka.

(yasman***)
 

Loading

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button